Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 19 huruf i, setiap kades atau perangkat yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif harus menyertakan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali.
Para kepala desa dilarang maju sebagai calon legeslatif (caleg) 2014, kalau mau maju menjadi caleg maka harus mengundurkan diri lebih dulu dari jabatannya.

Seharusnya Pemda membuat dan menyebarkan surat edaran ke desa-desa, agar para kades mengerti dan memahami aturan yang ada.

"Banyak kades-kades yang mempertanyakan soal aturan itu, apakah mengundurkan diri atau tidak, ketika akan nyalon legislatif.

Sesuai Peraturan KPU No 7 tahun 201, pasal 19 huruf I angka 4, bahwa kades dan perangkat desa membuat surat pernyataan diri dan tidak dapat di tarik kembali, jika mereka maju dalam pileg dan berdasarkan PP No 72 tahun 2005 tentang desa pasal 16 ayat a, bahwa kades dilarang menjadi pengurus parpol.

Aturannya jelas, bahwa kades tidak boleh mengurusi parpol. sehingga diimbau agar pemda segera membuat surat edaran terkait masalah ini, sehingga kalau tidak maju ke pileg dan tidak menjadi pengurus parpol, kades bisa fokus ke pekerjaannya untuk mengurusi kepentingan publik.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Bone Nomor 118/KPTS/KPU/2013 Tentang Penetapan Dapil (Daerah Pemilihan) dan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten Bone dalam pemilihan umum 2014, Terdapat perubahan Nomor Urut Dapil dari 5 Nomor urut Dapil yang ada kecuali Dapil 1 tidak ada perubahan.

Berikut daftar Nomor urut dan Dapil pada pemilihan umum 2014 :

1. Dapil I mencakup Kecamatan Palakka, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang dan Tanete Riattang Timur    dengan alokasi 10 kursi.
2. Dapil II meliputi Kecamatan Tonra, Mare, Sibulue, Barebbo Cina dan Ponre
   dengan alokasi delapan kursi.
3. Dapil III mencakup Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Libureng, dan Patimpeng
   dengan alokasi sembilan kursi.
4. Dapil IV meliputi Kecamatan Lappa Riaja, Lamuru, Ulaweng, Amali, Tellu Limpoe dan Bengo
   dengan alokasi delapan kursi.
5. Dapil V mencakup Kecamatan Awampone, Tellusiattingge, Ajangale, Dua Boccoe dan Cenrana
   dengan alokasi 10 kursi.

Jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif tahun 2009, daerah pemilihan yang berubah pada 2014 nanti adalah Dapil IV kini menjadi dapil II, Dapil V menjadi dapil III, Dapil III menjadi IV Dan II menjadi Dapil V.

Tentang Penetapan Dapil merupakan kewenangan KPU RI dan alokasi jumlah kursi pada setiap dapil berdasarkan proporsi jumlah penduduk di setiap daerah pemilihan.

Penetapan perubahan ini KPU Bone akan segera menyampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik sebagai bahan penyusunan calon sesuai dengan dapil yang telah ditentukan.Dan KPU Bone juga  menjadwalkan sosialisasi pencalonan sesuai peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta peraturan Nomor 8 tentang perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI, Saleh Husin mengatakan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Harun Al Rasyid bergabung dengan partainya. Harun Al Rasyid, kata Saleh, memastikan diri bergabung dengan Hanura sejak dua pekan lalu.

"Kini Harun sedang merampungkan proses administratif di Partai Gerindra sekaligus proses pergantian antar waktu (PAW) di DPR," kata Saleh di Gedung Usmar Ismail, Jakarta (25/2/2013). Saleh menambahkan, Harun berniat maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTB). Proses pilgub NTB itu akan digelar tahun ini.

Menurut Saleh, Harun di Hanura akan mengisi kursi Ketua DPD Partai Hanura NTB, agar lebih fokus pada proses pencalonannya sebagai gubernur. Saleh mengaku belum mengetahui alasan kepindahan Harun dari Gerindra ke Hanura.

"Mungkin karena melihat magnetnya Hanura makin bagus," tutur Ketua DPP Hanura itu. Saleh menambahkan, bergabungnya tokoh nasional dan politikus baru merupakan tambahan kekuatan politik Hanura. Posisi Harun sekarang ini menurutnya sama halnya dengan bergabungnya Hary Tanoesoedibjo di Hanura.

Saleh berharap, akan semakin banyak kader-kader Persatuan Indonesia (Perindo) bergabung ke Hanura. "Kalau ada tambahan orang tentu akan menambah bobot gerakan Hanura,"pungkas Saleh.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014 (kompas)

 Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua dari kanan) berfoto dengan (kiri ke kanan) Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat, Yuddy Chrisnandi, yang hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta, Rabu (21/7/2010). Mukernas PKB diselenggarakan dalam rangka hari lahir (Harlah) PKB yang jatuh pada 23 Juli. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Kader Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, berharap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bergabung ke Hanura. Yuddy adalah kolega Anas Urbaningrum semasa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurut Yuddy, Anas memiliki daya tarik tersendiri sebagai pemimpin muda yang berani.

"Saya memang berharap kalau Anas mundur, dia bisa ke Hanura. Daya tarik Anas itu hebat, personalitas kuat, mampu kalahkan elite lain di Demokrat," kata Yuddy di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Yuddy menambahkan, kekuatan Anas dapat diketahui dalam kongres pemilihan ketua umum Demokrat pada 2010 silam. Pada waktu itu, kata dia, Anas tidak memiliki modal banyak, tetapi dapat mengalahkan kader Demokrat yang lain.

Namun, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura itu, Anas baru dapat bergabung di Hanura jika ketua umum partai tersebut, Wiranto, telah memberikan lampu hijau.

"Selalu ada kemungkinan, tetapi kalau dia mau jadi kader Hanura harus izin dulu ke Pak Wiranto," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, Anas Urbaningrum tak hanya mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tetapi juga mundur sebagai kader Demokrat.

Pernyataan mundur sebagai ketua umum disampaikan Anas pada Sabtu (23/2/2013) lalu. Pengunduran diri ini disampaikannya sehari setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang.

"Otomatis keluar juga. Dia mundur sebagai ketum dan juga kader," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, di Gedung Kompleks Parlemen, Senin ini.

Menurut Saan, pengunduran diri Anas itu tidak perlu disertakan dengan surat kepada Majelis Tinggi ataupun Dewan Pimpinan Pusat. Saan mengungkapkan, menurut Anas, ia mundur karena tak ingin menjadi beban partai.

"Jadi dia, Mas Anas, tidak akan membuat surat pengunduran diri karena tidak ada keharusannya memang," tegas Saan.

Dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya, mensyaratkan peminat bakal calon legislatif (Bacaleg), memiliki deposito minimal Rp 100 juta. Hal ini sebagai tolok ukur finansial dari Bacaleg yang mendaftar untuk DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat.

"Persyaratan memiliki deposito minimal Rp 100 juta juga sebagai jaminan keseriusan mereka yang mendaftar Bacaleg," kata Dadik Risdayanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Minggu (24/2/2013).

Dijelaskan Dadik, dengan besarnya dana deposito yang dimiliki pendaftar, maka akan meringankan beban Partai Demokrat untuk menyiapkan saksi di masing-masing tempat pemungutan suara nantinya. Di samping itu, dengan kemampuan finansial yang besar maka Bacaleg tersebut diharapkan nantinya memiliki modal kuat bertarung dalam Pileg.

"Itu maksud kami dengan mengharapkan mereka yang mendaftar Bacaleg dari Demokrat memiliki deposito besar dan tidak pas-pasan," tutur Dadik Risdayanto.

DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mulai 26 Februari hingga 14 Maret 2013 mulai membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dalam Pileg 2014 mendatang.(Tribun Timur))

Ulaweng, TRIBUN BONE- Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang berlangsung 2014 mendatang memang terbilang masih cukup lama. Namun, sejumlah kalangan sudah mulai manyiapkan strateginya untuk bertarung menjadi wakil rakyat. Bahkan sejumlah nama seudah santer diperbincangkan akan ikut “Maccaleg” di persta demokrasi lima tahunan itu .
            Salah satu misalnya, Kepala Desa Tadang PaliE, Kecamatan Ulaweng, Andi Mappakaya akan maju dalam pemilihan legislative 2014 mendatang. Majunya orang nomor satu di Desa Tadang PaliE itu karda berkat desakan dari keluarga, teman, dan masyarakat di sana dan kota watampone sekitarnya yang selalu memberikan dorongan untuk maju sebagai wakil rakyat.

            Andi Mappakaya  saat ditemui kemarin mengatakan, pihaknya akan maju pada pemilu legislative ini karena dari desakan teman-teman disana. “Insya Allah kalau Tuhan meridhoi saya akan maju pada pemilihan legislative mendatang,” ujarnya.

            Ia menyebutkan dalam pemilu mendatang pihaknya akan  maju melalui kendaraan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dijelaskan, keinginannya untuk maju dipercayakan nantinya akan memperjuangkan rakyat.

            “sudah lama warga Tadang PaliE menginginkan saya untuk maju sebagai wakil rakyat agar jika kelak  saya nanti terpilih, maka saya siap memperjuangkannya,” ujarnya.

            Sosok kades muda ini memang dikenal orangnya peramah dan dekat dengan masyarakat. Sehingga, tidak salah jika dirinya didorong untuk maju mewakili masyarakat khususnya Dapil 1 yakni, kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, dan Palakka (Bur)

 

 Anas Urbaningrum mengumumkan pengunduran diri sebagai ketua umum partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu (23/2/2013).

ANDI MAPPAKAYA, Anas Urbaningrum akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Standar etik pribadi saya mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Minggu (23/2/2013) siang.

Ia mengatakan, kebetulan standar etik yang dipegangnya sesuai dengan isi Pakta Integritas yang diminta Ketua Majelis Tinggi partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani seluruh kader pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Namun, tanpa pakta itu pun, Anas mengaku sudah memegang prinsip tersebut.

"Saya mundur sebagai Ketua Umum partai Demokrat," ujar Anas kembali.

Hal tersebut, kata Anas, bukan berarti ia mengaku salah. Ia menghormati kebijakan yang dibuat partainya. Anas tetap meyakini tidak terlibat dalam skandal Hambalang yang disebutnya sebagai tuduhan tak mendasar.

Seperti diberitakan, KPK menyangka Anas melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor antara lain menyebutkan, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar".

Huruf a dan b dalam Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor memuat ketentuan pidananya, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Nama Anas pertama kali disebut terlibat dalam kasus ini oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam penyelidikan KPK terkait kasus Hambalang, Anas diduga diberi mobil mewah Toyota Harrier oleh Nazaruddin tahun 2009 . KPK telah memperoleh bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan tahun lalu. Cek pembelian ini sempat tidak diketahui keberadaannya.

Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam Kongres ke II di Bandung, Jawa Barat, pada 20-23 Mei 2010 . Ketika itu, ada tiga kandidat ketua umum, yakni Anas, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Dalam pemungutan suara putaran pertama, Anas unggul dengan 236 suara. Adapun Marzuki mendapat 209 suara dan Andi sebanyak 82 suara. Lantaran tidak ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, pemungutan suara putara kedua dilakukan.

Pada putaran kedua, mantan Ketua Umum PB HMI itu unggul dengan perolehan 280 suara. Adapun Marzuki memperoleh 248 suara dan dua suara dinyatakan tidak sah.

Dorongan agar Anas mundur sudah lama disuarakan berbagai pihak setelah terseret dalam kasus dugaan korupsi. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul yang konsisten dan gamblang mendesak Anas mundur. Ketidakjelasan status Anas ketika itu dinilai menyandera partai. Akibatnya, partai terancam "karam" di Pemilu 2014 setelah elektabilitas partai terus merosot.(kompas)

ANDI MAPPAKAYA - Pada tanggal 8 Februari 2013, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) meminta Anas Urbaningrum fokus pada masalah hukum di KPK. Dalam keterangan yang disampaikan seorang diri di Cikeas, SBY berharap keadilan dapat ditegakkan dalam penanganan kasus Hambalang.

Anas yang pada awalnya sangat yakin tidak akan memiliki status dalam status Hambalang mulai berpikir ulang. Dia merasa sudah divonis kelak akan menjadi tersangka.

"Ketika saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK berarti saya sudah divonis punya status hukum Status hukum yang dimaksud adalah tersangka," tutur Anas Urbaningrum di Kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2013).

Anas mengaku beberapa petinggi PD sudah yakin minggu ini dirinya bakal ditetapkan sebagai tersangka. Anas pun menyebutkan peristiwa ini tidak bisa lepas dari bocornya sprindik KPK.

"Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan bocornya apa yang disebut sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan. Itu satu rangkaian peristiwa yang utuh," katanya.

Alur proses menjadikan Anas menjadi tersangka sangat jelas. Sehingga Anas mengatakan masyarakat umum pun dapat dengan mudah membaca skenario itu.

"Itulah faktanya, itulah rangakaian kejadiannya dan tidak butuh pencermatan tidak terlalu canggih untuk mengetahui rangkaian itu," ujarnya.(detik.com)

Jakarta - Sejumlah pengurus Partai Demokrat masih setia mendampingi Anas Urbaningrum. Dalam jumpa pers, tak ada pengurus lain yang datang ke kantor DPP PD. Hanya loyalis Anas yang terlihat.

Pantauan detikcom di Kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (23/2/2013), tampak mendampingi Anas di antaranya Wakil Sekjen Saan Mustopa, Ketua DPP Umar Arsal, Sekretaris Bidang Agama Makmun
Murod, Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmat.

Para pengurus ini memang sering menemani Anas di kediamannya Jalan Duren Sawit, Jaktim, sejak Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono mulai membahas agenda penyelamatan partai.

Dalam jumpa pers, Anas menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat. Dia berharap penggantinya akan bekerja lebih baik untuk partai.

Selain itu, Anas menegaskan akan mengikuti proses hukum meski dirinya yakin tidak bersalah dalam perkara korupsi Hambalang. "Saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, obyektif dan transparan, kebenaran dan keadilan bisa saya dapatkan," ujarnya.

Anas juga menyinggung kasus hukumnya yang diduga terkait peristiwa politik. Dia bahkan kembali mengingatkan proses Kongres PD di Bandung yang memenangkan dirinya sebagai ketum partai.

"Kongres itu ibarat bayi yang lahir, Anas ibarat bayi yang lahir tidak diharapkan," imbuhnya.